Profil

Tupoksi

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan paragraph 2, pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur mempunyai:

Tugas Pokok:

Melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

          Berdasarkan paragraph 3, pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur mempunyai:

Fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
  2. Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
  3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan tenaga kerja.
  4. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengendalian kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan.
  5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis hubungan industrial dan jaminan social tenaga kerja.
  6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis transmigrasi.
  7. Penyelenggaraan urusan sekretariatan.
  8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  9. Pembina Kelompok Jabatan Fungsional.
  10. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Urusan Pemerintah Provinsi Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

              Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan timur sebagai Satuan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan provinsi bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

   a. Urusan Wajib Tenaga Kerja (Sub Bidang Ketenagakerjaan)

1.    Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan.

1) Pelaksanaan kebijakan pusat dan penetapan kebijakan daerah serta pelaksanaan strategi peyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.

2) Pembinaan (Pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

3) Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.

4) Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di provinsi.

5) Perencanaan tenaga kerja daerah provinsi, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro, pembinaan dan penyelenggaraan sitem ketenagakerjaan, serta pembinaan perencanaan tenaga kerja dan system informasi ketenagakerjaan kabupaten/kota skala provinsi.

 

2.    Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

1) Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan criteria Monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.

2) Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di provinsi.

3) Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.

4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala provinsi.

5) Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi provinsi.

 

3.    Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

1)   a.  Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja

           skala rpovinsi

      b.  Pelatihan diseminasi program untuk kabupaten/kota di wilayah provinsi.

2)   a.   Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala provinsi

      b.   Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah provinsi.

3)   Pengawasan pelaksanaan perizinan lembaga pelatihan kerja serta penerbitan rekomendasi perizinan magang keluar negeri

4)   Pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala provinsi.

 

4.    Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

1)   a. Penyusunan system dan penyebarluasan informasi pasar kerja diwilayah provinsi

      b. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala  provinsi.

      c. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pendataan jabatan fungsional pengantar kerja tingkat provinsi.

      d. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja tingkat provinsi.

2)   a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan  skala provinsi.

      b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala provinsi.

3)   Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala provinsi.

4)   Fasilitas dan pembinaan penempatan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala provinsi.

5)   Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) skala provinsi.

6)   a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang yang akan beroperasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi.

      b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala provinsi.

      c. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pendayagunaan TKM skkala provinsi.

7)   Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah orang, dan lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah provinsi.

8)   Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

9)   Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam wilayah provinsi

10)  Pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna skala provinsi.

11)  Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan program usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala provinsi.

 

5.    Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

1)   Monitoring dan evaluasi penempatan TKI ke luar negeri yang berasal dari wilayah provinsi.

2)   Fasilitas pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah provinsi.

3)   Penerbitan perizinan pendirian kantor cabang di wilayah provinsi dan rekomendasi perpanjangan SIPPTKIS/PPTKIS.

4)   Verifikasi dokumen TKI di wilayah provinsi.

5)   Penyebarluasan system informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah provinsi.

6)   Sosialisai substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala provinsi.

7)   Fasilitas penyelenggaraan PAP.

8)   a. Pembinaan, pengawasan penempatan dan perlindungan

     TKI di wilayah provinsi

  1. Penerbitan perizinan tempat penampungan di wilayah provinsi

9)   Fasilitas Kepulangan TKI di pelabuhan debarkasi di wilayah provinsi

  1. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

 

1)   a. Fasilitas penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.

     b. Pendaftaran PKB, perjanjian  pekerjaan antara perusahaanpemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

     c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

2)   a. Pendaftaran perjanjian pekerjaan antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam (satu) provinsi.

     b. Penerbitan rekomendasi pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu kebupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

3)   Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan skala provinsi.

4)   Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala provinsi.

5)   Penyusunan formasi, pendaftaran dan seleksi calon mediator, arbiter, dan konsilator diwilayah provinsi.

6)   Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi provinsi.

7)   a  Bimbingan aplikasi pengupahan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.

      b. Penyusunan dan penetapan upah minimum provinsi, kabupaten/kota, dan melaporkan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

8)   a. Koordinasi pembinaan kepersertaan jaminan social tenaga kerja skala provinsi.

      b. koordinasi pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan tenaga kerja skala provinsi.

9)   Pembinaan pelaksanaan system dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala provinsi.

10) Koordinasi pelaksanaan verifikasi keanggotaan SP/SB skala provinsi.

11) Koordinasi hasil pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provnsi dan melaporkannya kepada pemerintah.

12) Penetapan Organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan provinsi berdasarkan hasil verifikasi.

 

  1. Pembinaan Ketenagakerjaan

 

1)   Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala provinsi.

2)   Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.

3)   Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.

4)   Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala provinsi.

5)   a. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala provinsi

     b. Pelaksanaan Koordinasi dan audit SMK3 skala provinsi.

6)   Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomic, kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi.

7)   Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi.

8)   Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.

9)   Fasilitas penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.

10)  Penyelenggaraann ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi

11)  a. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah

     b. Bekerjasama dengan pusat penyelenggara

12)  Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.

13)  Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.

14)  Pengusulan Kartu PPNS bidang ketanagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.

 

  1. Urusan Pilihan : Transmigrasi (Sub Bidang Ketransmigrasian)

 

  1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan

 

1)   Pelaksanaan kebijakan pusat dan perumusan kebijakan daerah serta pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintah bidang ketransmigrasian skala provinsi.

2)   Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang ketransmigrasian skala provinsi.

3)   Sinkroniasasi dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintah bidang ketransmigrasian skala provinsi.

4)   Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala provinsi berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan criteria yang ditetapkan pemerintah.

5)   Perancangan pembangunan transmigrasi daerah provinsi, serta pembinaan dan penyelenggaraan system informasi ketransmigrasian skala provinsi.

6)   Pemberdayaan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemrintah bidang ketransmigrasian skala provinsi.

 

  1. Pembinaan SDM Aparatur

1)   Pelaksanaan, kebijakan pedoman, norma, standar, prosedur, criteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintahan daerah provinsi.

2)   Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM apparatus pelaksana urusan pemerintah bidang ketransmigrasian si pemerintah daerah provinsi.

3)   Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintahan daerah provinsi.

4)   Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah provinsi.

5)   Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi provinsi.

 

  1. Penyiapan Permukiman dan Penempatan

 

1)   a. Pengusulan rencana lokasi pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi(LPT) skala provinsi berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.

       b. Pengusulan rencana pengarahan, perpindahan, dan penempatan transmigrasi skala provinsi berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

2)   koordinasi penyediaan tanah untuk pembangunan untuk WPT atau LPT skala provinsi.

3)   Pengusulan rancangan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala provinsi.

4)   KIE ketransmigrasian skala provinsi.

5)   a. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala provinsi.

     b. Mediasi dan koordinasi pelayanan investasi dalam rangka LPT skala provinsi.

6)   Mediasi kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi skala provinsi.

7)   Koordinasi pelaksanaan pembangunan WPT atau LPT skala provinsi

8)   Koordinasi pelaksanaan penyiapan calon transmigran skala provinsi

9)   Koordinasi pelaksanaan peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala provinsi.

10) Koordinasi pelaksanaan pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran skala provinsi.

11) Pengendalian dan survey penyiapan permukiman dan penempatan transmigran skala provinsi. 

 

  1. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

1)   Sinkronisasi dan pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala provinsi.

2)   Koordinasi pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT skala provinsi.

3)   Koordinasi pelaksanaan pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT skala provinsi.

4)   Koordinasi pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan infrastrukur WPT atau LPT skala provinsi.

5)   Koordinasi pelaksanaan penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala provinsi.

6)   a. Koordinasi dan sinkronisasi penyajian data dan ionformasi tentang perkembangan WPT atau LPT skala provinsi.

     b. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat di alihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala provinsi.

 

  1. Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi

1)   a. Fasilitasi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan edukasi (KIE) ketransmigrasian skala provinsi.

     b. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala provinsi.

2)   Fasilitasi, bimbingan teknis, penyusunan dan penyerasian rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala provinsi.

3)   Mediasi kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung skala provinsi.

4)   Fasilitasi, bimbingan teknis, dan pelayanan perpindahan transmigrasi skala provinsi.

5)   Pengendalian dan supervisi pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala provinsi.