Samarinda – Sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 106 mewajibkan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerjsama Bipartit.

Dalam sosialisasinya narsumber yang hadir berasal dari Kementerian Ketenagkerjaan RI dan dari Bina SDM Profesional Samarinda yang mana acara berlangsung selama 1 hari di Hotel Horison Samarinda.

Lembaga Kerjasama Bipartit atau disingkat LKS Bipartit adalah Forum Komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan sertikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan.

Lembaga Bipartit perlu dibentuk di perusahaan karena dapat menjadi wadah komunikasi efektif bagi pengusaha dan pekerja, sehingga apa yang menjadi inspirasi atau keinginan dari pengusaha dan pekerja/buruh dapat disampaikan melalui  LKS Bipartit. Selain itu dengan dibentuknya Lembaga Kerjasama Bipartit diharapkan dapat menciptakan kondisi hubungan industrial yang harmonis dinamis dan berkeadilan

Samarinda – Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) Tahun 2024, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur menggelar pertemuan bersama puluhan serikat buruh bertempat di Aula Kantor Disnakertrans, Jalan Kemakmuran, Rabu (1/5/2024).

Peringatan Hari Buruh Internasional, atau yang lebih dikenal sebagai May Day, bukan hanya sekadar libur semata, tetapi juga merupakan momen penting untuk merefleksikan hak-hak pekerja, memperingati perjuangan gerakan buruh, dan menyoroti isu-isu terkini dalam dunia ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, H. Rozani Erawadi dalam kesempatan itu mengucapkan selamat hari buruh 1 Mei tahun 2024 dengan mengangkat tema Kerja Bersama Wujudkan Pekerja/Buruh Yang Kompeten, May is “Terampil”day.

“Selamat Hari Buruh Internasional, semoga acara ini sebagai pengingat kita semua untuk mewujudkan buruh yang berkompeten, terampil di Kalimantan Timur serta berdaya saing,”ucapnya.

Dikatakannya, Disnakertrans Kaltim terkait dengan kegiatan ini bersama sama berkomitmen untuk mewujudkan kerja bersama, sesuai tagline pada tahun ini May is “Terampil”day, pekerja/buruh yang terampil.

Pihaknya juga terus melakukan koordinasi di Kabupaten Kota dan melakukan pengecekan atas permohonan permasalahan yang ada diperusahaan.

“Apabila didalam usulan pengesahan peraturan perusahaan itu gaji terendahnya dibawah UMK setempat maka tentu saja kita tidak akan mengesahkan peraturan perusahaan itu,”tambahnya.

Kemudian, ia juga bersama Kementerian dan mediator di Kabupaten Kota akan mempersiapkan pelatihan untuk pembuatan struktur dan skala upah sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Skala Upah.

“Kalau ada skala upah yang tidak sesuai dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 ya dilaporkan saja,”tegas Rozani.

“Kita buat surat teguran kepada salah satu perusaahan, dan itu salah satu bentuk sanksi administratif apabila THR keagamaan tidak dibayarkan,”tandasnya.
.
Peringatan Hari Buruh Internasional di Provinsi Kalimantan Timur tahun ini menjadi momentum bagi para pemangku kepentingan untuk bersatu dan berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan memberikan dukungan yang lebih besar bagi para pekerja dan buruh.

Dengan tema “Kerja Bersama Wujudkan Pekerja/Buruh Yang Kompeten, May is ‘Terampil’ Day,” diharapkan bahwa para pekerja dan buruh di Kalimantan Timur akan semakin mampu menghadapi tantangan-tantangan di dunia kerja dengan lebih kompeten dan terampil.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim H. Muhammad Faisal, Ketua DPP Apindo Provinsi Kalimantan Timur, Ketua KSBSI Provinsi Kalimantan Timur, Ketua KSPSI Provinsi Provinsi Kalimantan Timur.

Surabaya – Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja studi orientasi  di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang juga diikuti oleh Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Prov. Kaltim serta sejumlah pejabat terkait dari Disnakertrans Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan berlangsung selama satu hari, yaitu pada hari Rabu, 25 Oktober 2023 dan bertujuan untuk mendalami Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dijalankan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur.

Rombongan dari Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh H. Rozani Erawadi, S.H., M.Si, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur serta selaku Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim. Mereka tiba di Disnakertrans Provinsi Jawa Timur dengan semangat dan antusiasme untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Jawa Timur dalam pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial bagi tenaga kerja.

Pembicara dalam kunjungan kerja ini melibatkan sejumlah tokoh penting dari Provinsi Jawa Timur, antara lain H. Achmad Fauzi, S.H., M.Hum, Wakil Ketua III Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur, Wahzani Syukri Setyawan, S.T., yang menjabat sebagai Kabid Hubungan Industrial & Jaminan Sosial di Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, dan wakil ketua II dari Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur, Johnson Simanjuntak, S.H. Selain itu, Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H., juga turut serta sebagai pembicara dalam acara ini.

Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi rombongan dari Dewan Pengupahan Prov. Kaltim untuk mendengarkan paparan, berdiskusi, dan berbagi pengalaman terkait pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. Melalui kunjungan ini, diharapkan akan tercipta kolaborasi yang lebih erat antara Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Timur dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan para pekerja dan hubungan industrial yang harmonis.(Alv)